PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN PTUN PADANG NOMOR : 13/G/2011/PTUN-PDG

Pendaftaran tanah dilakukan sangat berguna bagi pemegang hak atas tanah terutama untuk memperoleh bukti kepemilikan hak dengan dikeluarkannya sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pengertian dan fungsi sertipikat pengganti pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sertipikat hak atas tanah, hanya saja sertipikat pengganti adalah berupa kutipan dari sertipikat yang rusak ataupun hilang. Jadi, fungsi serta isi sertipikat pengganti hak atas tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut adalah sama dengan sertipikat hak atas tanah. Pelaksanaan Penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang, rusak dan sebagainya pada dasarnya sama dengan pelaksanaan penerbitan sertipikat hak atas tanah biasanya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena rusak, hilang dan sebagainya masih menggunakan blangko sertipikat lama. Masalah yang diteliti dalam penulisan ini yaitu: Bagaimanakah proses penerbitan Sertipikat Pengganti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimanakah proses penerbitan Sertipikat Pengganti berdasararkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif dimana datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh berdasarkan studi dokumen dan wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah dan juga sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan berkewajiban serta melayani masyarakat (abdi masyarakat) seharusnya berusaha semaksimal mungkin untuk memproses permohonan masyarakat dan diterbitkannya permohonan tersebut sesuai peraturan yang berlaku, dimana dengan sikap diam dari BPN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Perlakuan yang sama serta Asas Fair play dan sebaiknya BPN memberikan jawaban tertulis kepada Pemohon. Putusan PTUN diberitahukan Panitera kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai semua isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan deberitahukannya isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan wajib memproses isi Putusan Pengadilan yang mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah Putusan PTUN Padang Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG merupakan putusan yang bersifat menciptakan hukum baru (constitutif) yaitu putusan yang membentuk atau menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, tergugat dibebani kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara * Kata Kunci: Sertipikat Pengganti, Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Pertanahan Nasioana