PERLINDUNGAN HUKUMNASABAH BANK TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK PERBANKAN (Internet Banking) (studi pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Padang)

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal ini terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen. Jika dilihat lebih lanjut, konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidak mengertian (pendidikan) mereka terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud misalnya bahwa konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi. Lebih dari itu, konsumen ternyata tidak memiliki bargaining position (posisi tawar) yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. Hal ini terlihat sekali pada perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani dan bentuk klausula baku atau ketentuan baku yang tidak informatif dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam karya ilmiah yang penulis beri judul : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PERBANKAN (INTERNET BANKING) (studi pada PT.Bank Negara Indonesia Cabang Utama Padang)