PROSES PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PENDAPATAN KOTA PADANG

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggug jawab, maka pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga perlu ditingkatkan agar tercapai kemandirian daerah setempat. Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak. Pemberlakuan pemungutan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor sebagai penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya mencakup urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, akan tetapi berhubungan dengan masyarakat langsung. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus membayar pajak terutang. Dalam prakteknya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dijadika