HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM DANA GEMPA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DI PEMERINTAH KOTA PADANG

Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Untuk menentukan masalah kedudukan keuangan negara dan keuangan daerah seharusnya diletakkan dalam konteks ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Dalam hal ini berkaitan erat dengan Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya dalam dana gempa sesuai dengan yang dikatakan dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana diatur mengenai dana hibah dan dana perimbangan yang digunakan dalam dana gempa yang berasal dari APBN dimana Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam menyalurkan dana dan pengendali dana gempa. Salah satunya dalam bencana gempa di Sumatra Barat tahun 2009. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan yaitu 1) Bagaimana proses pelaksanaan hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam dana gempa berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2004? 2) Bagaimana implementasi hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam dana gempa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004? Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititik beratkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa: 1) Prosedur pelaksanaan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam dana gempa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 . 2) Implementasi hubungan Pemerintahanan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam dana gempa berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa 1) Bahwa prosedur hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam dana gempa sebagai pemberi arahan dalam kebijakan umum dan strategi dalam pelaksanaan rehab rekonstruksi dan pengendalian dan penyalur dana. 2)Implementasi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam dana gempa terlihat dari pengawasan dan monitoring kinerja Pemerintah Daerah dalam pengalokasian dana gempa dan sebagai penetapan langkah-langkah dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi