PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. RASIDIN KOTA PADANG

Salah satu aspek pembanguna masyarakat yang menjadi perhatian oleh Negara adalah pembangunan dibidang kesehatan. Perhatian yang dimaksud didasarkan kepada prinsip kehidupan manusia yang menghendaki adanya manusia hidup secara layak dan sehat. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerinyah bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat misikn dan tidak mampu dengan mealkukan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Jamkesda pada pasien rawat inap dan apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesda di RSUD Rasidin Kota Padang. Untuk menjawab permasalahan ini maka penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian dilanjutkan dengan bagaimana praktek perundang-undangan tersebut dilapangan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu data yang diolah dari riset kepustakaan dan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan pengolahan data dilakukan secara editing serta analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jamkesda di setiap Rumah Sakit Umum Di Indonesia pada hakikatnya sama yakni bersumber pada Departemen Kesehatan RI yang berdasarkan Keputusan Mentri Kesehatan. Adapaun bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap keluarga miskin adalah bahwa pihak rumah sakit tidak dibenarkan membebankan sedikitpun biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada pasien peserta Jamkesda, pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang berobat dengan menggunakan kartu miskin dengan alasan apapun, dan dalam kasus emergency, pihak rumah sakit tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan dan pengobatan terhadap pasien peserta Jamkesda walaupun si pasien tidak bisa menunjukkan identitas miskinnya, pemberian kompensasi dan evaluasi rawat inap ulang. Kendala dalam pelaksanaan Jamkesda ini antara lain sinkronisasi data, keterlambatan proses pencairan dana klaim rumah sakit, juga latar belakang pendidikan pasien Jamkesda yang masih rendah menyebabkan ketidaktahuan bahwa hak-haknya dijamin sebagai peserta Jamkesda