KEDUDUKAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL ATAU BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) DALAM TATANAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MIKRO SYARIAH ( Studi Pada BMT Al-Ishlah Cab. Ampalu Kab. Dharmasraya)

Kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis keuangan menyebabkan banyaknya pendirian bank syariah. Namun keberadaan bank-bank syariah tersebut belum mampu meningkatkan taraf hidup rakyat terutama masyarakat ekonomi mikro. Keadaan ini menimbulkan lahirnya berbagai lembaga keuangan mikro syariah salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu. Adapun permasalahan yang akan dibahas menyangkut Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah bagaimana mekanisme pembiayaan, kedudukan BMT dalam tatanan Hukum Lembaga Keuangan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan operasional pada BMT Al-Ishlah Cabang Ampalu Kabupaten Dharmasraya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan, kedudukan BMT dalam tatanan hukum lembaga keuangan serta kendala yang dihadapi dalam kegiatan operasional pada (BMT) Al-Ishlah Cabang Ampalu Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara serta studi dokumen yang selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan diolah dan dianalisa secara kualitatif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dari hasil penelitian, penulis dapat mengetahui mekanisme yang dipakai dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah hampir mirip dengan mekanisme yang ada pada bank syariah. Dalam tatanan hukum lembaga keuangan, keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Ishlah termasuk jenis koperasi simpan pinjam syariah. Namun, pada kenyataannya aturan hukum yang melandasi kegiatan koperasi ini, belum mampu merangkul lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ini secara keseluruhan karena ada perbedaan prinsip kegiatan antara koperasi dengan BMT. Hal inilah yang menimbulkan kendala-kendala seperti sistem operasionalnya yang lebih mirip bank syariah, dan kurang percayanya masyarakat untuk melakukan investasi dengan lembaga ini. Jika telah ada landasan hukum yang menaungi kegiatan lembaga ini secara khusus, maka keberadaan lembaga ini akan kuat dimata hukum dan dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan ekonomi mikro