PELAKSANAAN UPAH MINIMUM DI KOTA PADANG

Pelaksanaan upah minimum di kabupaten/kota di Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini dikarenakan dikabupaten/kota Sumatera Barat belum terbentuk Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, serikat pengusaha, dan serikat pekerja pada masing-masing kabupaten/kota. Di kota Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 840-479-2011 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 dari 969 perusahaan yang terdaftar, hanya 85% (824 perusahaan) yang membayar upah pekerjanya sesuai dengan UMP, sisanya 15% (145 perusahaan) membayar upah pekerjanya tidak sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan.5 Sedangkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat pelaksanaan UMP tahun 2012 hanya 65% perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaanperusahaan yang tidak melaksanakan UMP tersebut berasal dari perusahaan kecil dan industri kecil yang sifatnya perorangan dan tidak berbadan hukum.6 Berdasarkan persoalan-persoalan yang diutarakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengambil judul “PELAKSANAAN UPAH MINIMUMDI KOTA PADANG