Persepsi Siswi non-Muslim Terhadap PeraturanWajib Jilbab (InstruksiWalikota Padang Nomor 451.422/Binsos-III/2005, tertanggal 7Maret) Dikota Padang Studi kasus: Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Padang

Dalam konteks negara-bangsa, penerapan syari'at Islam mestinya yang diberlakukan adalah yang berkaitan dengan urusan publik, bukan urusan privat.Berjilbab, dan beberapa ritual agama lainnya seperti shalat, dan berpuasa merupakan aktivitas privat meski perlu dipahami di dalamnya terkandung dimensi sosial. Artinya, melaksanakan apa yang dianggap sebagai ajaran agama oleh kalangan konservatif, dalam hal ini berjilbab, dan melakukan ritual keagamaan, seperti shalat dan puasa, harus membawa implikasi kebaikan pada manusia lainnya, masyarakat di sekelilingnya. Sesuatu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa ketika hendak memberlakukan syari'at Islam, mesti diperhatikan efektifitas, dan implikasikasinya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberlakuan syari'at Islam, termasuk juga pemberlakuan wajib berjilbab atas perempuan muslim, tidak boleh berdampak negatif berupa tekanan pada perempuan non-muslim. Bukankah yang mukallaf itu orang Islam, bukan orang non-Islam. Artinya, jangan sampai non-muslim ikut menanggung beban: terkucilkan, tidak dihormati,dan terseret-seret aturan kebijakan pemerintah seperti dalam kasus Instruksi Walikota Nomor 451.422/Binsos- III/2005, tertanggal 7 Maret, di Padang. Peraturan ini bisa berarti mempolitisasi syari'at untuk menarik simpatik dan dukungan massa muslim yang didominasi orientasi simboli