IMPLEMENTASI PROGRAMKREDITMIKRO NAGARI (PKMN) DI KABUPATEN 50 KOTA TAHUN 2009-2011 (Studi Nagari Situjuah Banda Dalam dan Nagari Andaleh)

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk institusi pemerintahan di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang. Oleh sebab itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya. Dalam usaha peningkatan kesejahteraan dengan upaya memandirikan masyarakat pemerintah daerah membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari (BPMPN) Kabupaten Lima Puluh Kota. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari. BPMPN dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) juga ikut dalam pembangunan infrastruktur guna mendukung kegiatan masyarakat. Tidak hanya itu, program kerja lainnya dalam bentuk usaha ekonomi mikro dan bantuan sosial lainya kepada masyarakat. Berikut ini adalah tabel program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari (BPMPN) tahun 2009-2011