PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA) KOTA BUKITTINGGI

Sejalan dengan tuntutan reformasi disegala bidang pengelolaan keuangan daerah pun mengalami reformasi. Tuntutan masyarakat era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomi, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif semakin besar. Keleluasaan penggunaan dana-dana yang telah meningkat cukup signifikan harus mendapatkan pengelolaan yang cukup baik. Salah satu prinsip dalam mewujudkan Good Governance adalah adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian adalah wajar bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah perlunya reformasi pengelolaan keuangan daerah dikenal adanya 2 (dua) macam pengelolaan keuangan yaitu pengelolaan umum dan pengelolaan khusus. (Domai 2002:53). Sumarlin (2004) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah penyelenggaraan negara tak terlepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Hal inilah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara