PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUMBAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DIWILAYAH KOTA PADANG

Begitu juga dengan propinsi Sumatera Barat yang menduduki peringkat 23 untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) RI, Linda Amalia Sari Gumelar yang didapatkan dari Polda Sumbar, tercatat 71 kasus pada perempuan, 2 kasus pada anak laki-laki, dan 5 kasus pada anak perempuan.7 Untuk itu penting sekali mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu dalam menjamin agar korban memperoleh kepastian dan prosedur hukum, medis, psikologis, rehabilitasi khususnya Indonesia dalam pelaksanaan konsep Negara hukum yang baik. Selain adanya bentuk peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan juga peranan berbagai pihak baik orang tua, pemerintah, dan peran masyarakat terutama LSM (Lenbaga Swadaya Masyarakat) dalam upaya penanggulangan permasalahan dan kesejahteraan anak. Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul “PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DIWILAYAH KOTA PADANG