PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI NAGARI SITUJUAH GADANG,KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan telah lama dipraktekkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau sengketa yang ada di dalam masyarakat hukum adat. Cara ini ditempuh diantaranya untuk mengurangi biaya perkara yang mahal karena dalam proses pengadilan berindikasi akan ada pihak yang menang dan yang kalah. Rumusan penelitian ini meliputi Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah pusako di Nagari Situjuah Gadang oleh Kerapatan Adat Nagari?, Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah pusako di Nagari Situjuah Gadang? dan Bagaimanakah penguatan peran Kerapatan Adat Nagari dalam Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di Nagari Situjuah Gadang dalam penyelesaian sengketa tanah pusako?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (socio legal research) yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmu hukum dengan bentuk studi kasus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dengan mengunakan sumber data primer dan data skunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat di Nagari yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di Nagari, masih menunjukkan eksistensinya. Eksistensi ini bisa dilihat dari beberapa sengketa yang masuk ke KAN bisa diselesaikan kasusnya melalui musyawarah dan mufakat, tanpa harus membawa kasus tanah pusako ke pengadilan negara. Untuk kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh KAN, diserahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk melanjutkan ke Pengadilan Negara untuk penyelesaian kasusnya.Kelemahan yang dihadapi oleh KAN dalam penyelesaian sengketa di nagari selama ini adalah lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KAN, dan ini terlihat kemampuan yang dimiliki oleh anggota KAN dalam memahami hukum adat mereka sendiri dan hukum Negara, yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan kasus tanah pusako di nagari. Lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KAN, berakibat kepada putusan yang dihasilkan oleh KAN terhadap sengketa yang ditangani, masih diragukan keputusannya oleh para pihak yang bersengketadanEksistensi KAN dalam penyelesaian kasus tanah pusako di nagari masih diakui oleh pemerintah daerah. Dan ini bisa dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Propinsi Sumatera Barat, melalui Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di pasal 12 juga menjelaskan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak, batanggo turun” dan di usahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Pusako, Kerapatan Adat Nagari