ANALISIS TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP SESEORANG YANG DIDAKWA MELANGGAR KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batusangkar atas nama terdakwa Musmulyadi panggilan Momon Bin Razali yang didakwa dengan dakwaan tunggal, yang berbunyi : terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 KUHP, yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan diancam dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Musmulyadi adalah pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan. Dasar Penulis tertarik menulis studi kasus hukum ini adalah ingin melihat kedudukan dan peran terdakwa Musmulyadi terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apakah terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak, serta landasan yang dipakai oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas terdakwa, dimana putusan tersebut kontras dengan dakwaan Jaksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanggulangan perkara tersebut serta untuk mendapatkan titik terang atas landasan yang dipakai Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Metode pendekatan masalah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif, data dikumpulkan melalui Direktur Samaratul Fuad & Partner Integrated Law Office, Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, dan Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan dengan memakai alat studi dokumen serta wawancara terhadap instansi terkait dan dianalisa secara deskriptif kwalitatif sehingga didapat kesesuaian antara data primer dan data sekunder untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Hakim telah menjalankan fungsinya sebagai penegakak hukum sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang untuk mencari kebenaran yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memeriksa serta menjatuhkan putusan bebas atas terdakwa, dimana Hakim mengambil kesimpulan bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur turut serta melakukan tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan dasar hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut