PROSES PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PASCA DICABUTNYA PSAK 27 PADA KOPERASI PUSAT KOPERASI UNIT DESA (Pusat KUD) SUMATERA BARAT

Dalam menyajikan laporan keuangan agar menghasilkan persepsi yang sama bagi pengguna laporan keuangan dibutuhkan suatu standar yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang bersifat independen. Di Indonesia terdapat beberapa standar yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan diantaranya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pernyataan standar akuntansi keuangan umum yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan–International Financial Reporting Standard (PSAK–IFRS) yang akan diterapkan secara utuh pada tahun 2012. PSAK ini wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PSAK ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan