Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

This study is based on the fact that a village head's demands must be able to resolve problems and disputes in his area because actually conflicts or disputes are normal and inevitable as long as there is interaction between humans. This research tries to answer about the authority and role of the Village Chief in resolving civil society disputes according to Law Number 6 Year 2014 concerning Villages and what are the obstacles faced by the Village Head in resolving Village Community disputes and how the solutions are offered. The method used is a normative juridical method in this case is research conducted by examining the substance of legislation on the subject matter. The results of this study indicate that based on Article 26 (4) letter K of Act Number 6 of 2014 concerning Villages, the village head is obliged to resolve community disputes in the village. There are obstacles that hinder the process of resolving disputes properly, one of which is poor quality human resources. The solution offered is to improve the quality of human resources.Studi ini didasarkan pada kenyataan bahwa tuntutan kepala desa harus mampu menyelesaikan masalah dan perselisihan di daerahnya karena sebenarnya konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak terhindarkan selama ada interaksi antara manusia. Penelitian ini mencoba menjawab tentang kewenangan dan peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa masyarakat sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa Masyarakat Desa dan bagaimana solusi yang ditawarkan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti substansi legislasi pada materi pelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 26 (4) huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ada kendala yang menghambat proses penyelesaian sengketa dengan baik, salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas buruk. Solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia