PERLINDUNGAN HAK ASASIMANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISMEMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Selain itu, undang-undang tersebut berkewajiban melindungi korban terorisme yang haknya sudah dirampas. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan landasan hukum bagi setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Namun demikian sampai saat ini belum ada yang mengatur pemberian kompensasi atau restitusi bagi korban, begitu pula dalam praktik peradilan kasus tindak pidana terorisme. Sekalipun akibat dari perbuatan tindak pidana terorisme telah banyak menimbulkan korban yang menderita kehilangan anggota badan, mengalami sakit ataupun sampai kehilangan nyawa.10 Selain masih adanya kelemahan-kelemahan dalam produk peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik mengenai perlindungan atas korban tersebut, saat ini belum ada prosedur permohonan restitusi dan penjatuhan sanksi terhadap restitusi yang tidak dipenuhi oleh pelaku terorisme. Dari uraian di atas, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mencerminkan prinsip “due process of law” dan prinsip “fair trail” dan “equality before the law” antara pihak korban dan pihak tersangka.11 Oleh sebab itu, berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan mengambil topik “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”