KONFLIK ELIT PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR DENGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PENETAPAN 5 DESA PADA WILAYAH PEMEKARAN

Masalah pemekaran wilayah mulai marak terjadi di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Berbagai kepentingan yang muncul dibalik isu pemekaran daerah, banyak yang memicu konflik, diantaranya adalah konflik penetapan status 5 desa di wilayah pemekaran yang terjadi antara Pemerintahan Kabupaten Kampar dengan Pemerintahan Rokan Hulu. Untuk menjawab penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori elit dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa keterlibatan elit dalam konflik antara dua kabupaten ini dipicu oleh tidak adanya kekuatan hukum yang jelas terkait penetapan status 5 desa yang berada di wilayah pemekaran. Akibatnya aksi protes dan penolakan muncul karena kebijakan dalam Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dianggap berpihak pada satu kabupaten saja. Keterlibatan elit dalam konflik tersebut terlihat dalam proses penentuan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu merupakan pihak utama yang mengerakkan konflik yang terjadi. Mereka melakukan aksi protes dan penolakan terhadap hasil-hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Riau dan Mendagri. Sedangkan Pemerintahan Provinsi Riau dan Mendagri adalah pihak-pihak yang menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik ini. Ada 3 faktor mengapa elit bertahan dalam konflik yaitu (1) Potensi Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, (2) Kepentingan kantong-kantong suara bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur Riau, dan (3) dari segi kontribusi wilayah untuk akses pelayanan masyarakat, daerah ini memiliki akses yang lebih dekat dengan Kabupaten Rokan Hulu. Kata Kunci : Konflik, Daerah Pemekaran, Eli