PENINGKATAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

Masalah kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan diperkirakan sangat penting dikarenakan beberapa faktor diantaranya over kapasitas narapidana, keterlambatan deteksi kasus, kurangnya ruangan isolasi, ketidaktepatan pengobataan kasus penyakit menular, kurangnya ventilasi dan cahaya matahari langsung, higienis dan sanitasi yang buruk. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-undang ini termasuk juga mengenai pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana yang terkandung dalam pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terutama mengenai point 4 mengenai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 21 ayat (1) PP No. 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat Tata Cara Pelaksanaan Wewenang dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan disebutkan bahwa “Setiap tahanan berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak”. Dalam Draft Pedoman Dasar Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham RI juga dijelaskan bahwa Kementerian Hukum dan Ham RI harus dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan secara optimal kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, yaitu Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap narapidana untuk menanggulangi hambatan yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam rangka pemenuhan hak narapidana berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer dan sekunder. Penulisan ini bersifat preskriptif, maksudnya penerapan dari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas keadilan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum yang terkait dengan Peningkatan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Adapun hasil dari penelitian tersebut menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas, bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas merupakan hak bagi narapidana/tahanan. Hambatan dalam pelaksanan pelayanan kesehatan kurangnya tenaga kesehatan di Lapas Padang. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan pengetahuan petugas Lapas dan memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Kata Kunci : Peningkatan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana