PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASIMANUSIA

Permasalahan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak penyandang cacat di bidang pendidikan.Pemerintah harus bekerja keras dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan terutama bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia salah satunya dengan adanya Sekolah Luar Biasa (SLB).Namun pada kenyataannya jumlah sekolah luar biasa yang ada sangat terbatas.Hal ini mengakibatkan banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak tersentuh oleh pendidikan. Penyandang cacat merupakan salah satu permasalahan sosial yang wajib diselesaikan terutama dibidang pendidikan jika tidak ingin negara atau pemerintah dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi.Di Kota Padang juga masih banyak kita temui anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengenyam bangku pendidikan pada sekolah luar biasa, dikarenakan anggapan bahwa anak berkebutuhan tersebut percuma saja jika disekolahkan. Di Kota Padang anak berkebutuhan khusus pun yang bersekolah kebanyakan dari kalangan ekonomi menengah keatas saja. Selain itu hanya terdapat dua sekolah luar biasa di Kota Padang, yaitu SLB Negeri 1 dan 2 sedangkan selebihnya adalah dikelola oleh pihak swasta atau yayasan. Padahal telah ada Peraturan Daerah Kota Padang untuk memberikan fasilitas dan menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.Namun pada kenyataannya di lapangan tidak demikian