KOMPETENSI PERADILAN AGAMA BERDASARKAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH

Pengadilan merupakan tempat bagi seseorang atau Badan Hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan Hukum yang muncul, disamping ada alternatif penyelesaian secara non-litigasi yang ada di Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efesien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) terdapat Empat (4) lingkungan Peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Masingmasing Peradilan tersebut memiliki Kewenangan atau Kompetensi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai Kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Peradilan Agama)