PELAKSANAAN KUMULASI ISBAT NIKAH DENGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian” merupakan isi dari Pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berisikan dua peristiwa hukum yaitu penetapan perkawinan dan cerai terhadap pasangan yang menikah secara siri di Pengadilan Agama. Nikah siri adalah perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Syariat Agama Islam yang mana perkawinan tersebut tidak diproklamirkan dan diberitahu orang banyak, hanya keluarga kedua belah pihak, dilaksanankan hanya dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak dilakukan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akibat pasal tersebut, maka muncul permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan suatu perkawinan yang tujuannya dalam menyelesaikan suatu perceraian, dan apakah kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian langsung kelapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama tempat diperiksa dan diputusnya perkara dalam pasal tersebut, yang dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Padang. Dari hasil penelitian diperoleh Perkara kumulasi isbat nikah dengan perceraian atau di lingkungan Pengadilan Agama disebut dengan perkara "Kumulasi" merupakan perkara kontensius yang produk hukumnya berupa putusan dan dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi jika para pihak tidak menerima putusan. Pemeriksaan pada sidang pertama perkara permohonan kumulasi isbat nikah dengan perceraian dilakukan dengan memeriksa sah atau tidak suatu perkawinan terlebih dahulu dan memutuskan isbat nikahnya pada putusan sela, lalu pada sidang berikutnya diperiksa perkara perceraiannya hingga sidang terakhir putusan. Pemeriksaan perkawinan dilakukan terbuka untuk umum dan perceraian tetutup untuk umum kemudian putusan permohonan kumulasi isbat nikah dengan perceraian dibuat satu-kesatuan dengan putusan cerai yang isi salah satu amarnya menetapkan sahnya pernikahan pemohon dengan tergugat, dan amar lain mengenai menjatuhkan talak. Permasalahan yang ditemukan dalam perkara ini adalah yang menikahkan dan dinikahkan, dan faktor kesalahan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang lalai atau sengaja dalam melakukan pencatatan dan pelaporan nikah ke KUA