Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak BPHTB Pada DPKA Kota Padang

Dalam mewujudkan Otonomi Daerah, segala macam pembangunan diserahkan langsung kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar daerah masing-masing dapat berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat serta dapat lebih mengembangkan daerah tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Sumber pelayanan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah; 2. Dana Perimbangan 3. Lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah