PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENJAMIN HAK DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU SOLOK

Dalam negara demokratis, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil tidak memihak, diantaranya melalui hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum. Fenomena yang berkembang ditengah masyarakat, khusus di Koto Baru Solok kebutuhan akan Bantuan Hukum sangat diperlukan khususnya bagi perkara perceraian yang mana setiap tahun perkara yang masuk mengalami peningkatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Koto Baru Solok dalam menyelesaikan perkara perceraian, kedua, apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama koto Baru Solok dalam menyelesaikan perkara perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan melihat pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh keterangan bahwa pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Upaya Menjamin Hak Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Koto Baru Solok secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PP RI No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Koto Baru Solok dalam menyelesaikan perkara perceraian adalah dalam hal keterbatasan dana anggaran dan banyaknya prioritas pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Koto Baru Solok, sedangkan jumlah perkara perceraian yang masuk setiap tahun meningkat