PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Kendala yang ditemui dilapangan yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ialah adanya keberatan dari Wajib Pajak berkaitan dengan penetapan nilai jual objek pajak yang tidak sesuai dengan Wajib Pajak dimana telah beralihnya objek pajak ke pihak lain yaitu hak dan kewajiban atas objek pajak.9 Selain itu, berdasarkan hasil pra penelitian terdapat juga hal lain yang menjadi alasan pengajuan keberatan pajak yaitu Wajib Pajak tidak mau membayar PBB pada tanah yang dimilikinya seluruhnya karena halaman belakang rumahnya dipakai untuk kuburan keluarga dimana ia berpendapat bahwa salah satu objek yang tidak dapat dikenakan PBB yaitu kuburan. Kendala lain yang dihadapi sehingga Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB yaitu Kota Padang ini memiliki hukum adat yang masih dipedomani oleh masyarakatnya sehingga berpengaruh terhadap harta warisan adat dalam hal pembagian tanah (tanah ulayat), sehingga pembagian tanahnya tidak jelas, dimana ketika Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak tidak ada yang mau mengakuinya tetapi masyarakat adat tersebut masih juga memakai tanah warisan tersebut.11 Masih banyak hal-hal lain yang dapat menyebabkan perselisihan antara Wajib Pajak dengan fiskus yang menimbulkan adanya sengketa pajak. Berkaitan dengan hal tersebut Wajib Pajak yang telah ditunjuk oleh fiskus harus tetap membayar pajak tersebut sehingga Wajib Pajak dalam hal ini merasa dirugikan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul : “PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG”