TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT PNS OLEH BAZDA KOTA PADANG

Setelah diberlakukannya Perda Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, Pegawai Negri Sipil (PNS) Kota Padang diwajibkan membayar zakat (pogram wajib zakat bagi PNS). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabel sangat penting dalam pengelolaan Zakat PNS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, dengan teknik pemilihan informan secara Purposive Sampling dan teknik penarikan sampel menggunakan Accidental Sampling. Unit analisis yang digunakan adalah unit analisis lembaga, menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan uji keabsahan data dengan trianggulasi sumber data serta analisis data dengan menggunakan interprestasi etik dan interprestasi emik. Dalam hal penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi, Bazda Kota Padang mempunyai situs independen untuk kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pengelolaan zakat PNS Kota Padang. Ini merupakan suatu bentuk transparansi yang dilakukan Bazda. Akan tetapi, pada kenyataannya website independen Bazda tidak dapat diakses, ini merupakan suatu bukti bahwa Bazda tidak transparan dalam menyediakan informasi tentang pengelolaan zakat PNS. Dalam prakteknya, dana zakat PNS dihimpun oleh DPKA kemudian disetorkan ke Bazda, padahal yang berhak mengumpulkan zakat PNS adalah Bazda, bukan DPKA. Selain itu, ditemukan fakta bahwa tidak semua PNS yang membayarkan zakatnya ke DPKA. Ini merupakan suatu pelanggaran dalam penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat PNS Kota Padang. Sebagai peraih “Zakat Award 2010”, kota Padang hendaknya dapat menjadi contoh pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel bagi seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Akan tetapi faktanya, Pengelolaan zakat PNS di Kota Padang masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Kata Kunci: Pengelolaan zakat PNS, Transparansi, Akuntabilita