PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KIOS PASAR PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA PADANG

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran, dimana hal ini sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional akan dapat diketahui betapa besar peranan lembaga perbankan dalam kegiatan pinjam meminjam uang tersebut, terutama bank konvensional (bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bunga), untuk memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit yang mensyaratkan adanya penyerahan jaminan utang atau lazim disebut jaminan kredit (agunan). Pemberian kredit ini diberikan dengan perikatan khusus yang bersifat tambahan (accessoir) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit oleh peminjam (debitur) kepada kreditur (bank selaku pihak yang meminjamkan). Perjanjian jaminan terbagi dalam dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Keduanya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitur dan secara yuridis jaminan mempunyai fungsi untuk mengkover utang. Salah satu yang dapat dijadikan jaminan utang pada Bank (dalam hal ini PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, sebagai tempat penelitian Penulis) adalah hak pakai kios pasar yang didapat Pedagang dari Pemerintah Daerah Kota Padang diwakili oleh Dinas Pasar. Untuk mendapatkan izin tersebut Pedagang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Pasar dan menandatangani perjanjian dalam buku Pemegang Hak Pakai Kios (kartu kuning) yang memuat klausul-klausul yang harus ditaati oleh kedua belah Pihak, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Restribusi Pasar. Izin pemakaian kios pasar secara teori termasuk dalam hak perseorangan yang hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu saja. Tapi dalam prakteknya dapat dijadikan jaminan kredit perbankan, padahal jelas diketahui bahwa kios tersebut bukanlah milik debitur melainkan milik Pemerintah Daerah. Dengan adanya rekomendasi/izin borgh dari Dinas Pasar selaku pihak Pemerintah, maka kios pasar bisa dijaminkan oleh pedagang kepada pihak Bank. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud untuk melihat perkembangan hukum dalam praktek terutama dalam pelaksanaan Pengikatan Kredit dengan jaminan kios pasar dan penyelesaian kredit bermasalah atas jaminan tersebut. Penelitian ini akan menguraikan secara deskriptif guna memberikan data, keadaan dan gejala yang terkait dengan permasalahan dimaksud. Pengikatan Kredit dengan jaminan kios pasar pada Bank di atas dilaksanakan dengan pembuatan Perjanjian Kredit di bawah tangan, dan ditindak lanjuti dengan Surat Pengakuan Hutang serta Surat Kuasa Pemindahan Hak dari debitur kepada Kreditur apabila debitur tidak sanggup melunasi utangnya. Oleh karena belum adanya kejelasan peraturan tentang Pengikatan Kredit dengan jaminan izin pemakaian kios pasar ini, maka diharapkan nantinya adanya keseragaman pengaturan tentang Pengikatan Kredit dengan jaminan hak pakai kios pasar tersebut. Sedangkan untuk penyelesaian kredit bermasalah pihak Bank melaksanakan tindakan persuasif dengan melayangkan somasi pada debitur, dan apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka bank akan melaksanakan gugatan ke Pengadilan, atau dengan jalan terakhir barulah dengan pencairan jaminan kredit. Kata Kunci : Jaminan, Kios Pasa