PENGAWASAN TERHADAP STANDAR MUTU DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG

Pengawasan terhadap standar mutu dan penjualan minuman beralkohol dalam perlindungan konsumen di kota Padang ABSTRAK (Edil Fitria, 1110113110, Fakulatas Hukum Universitas Andalas Padang, 62 halaman, 2015) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemerintah mewujudkan yaitu dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban , juga tentang tanggung jawab pelaku usaha. Setiap pangan yang beredar penting adanya pengawasan, salah satunya minuman beralkohol. Pengawasan pada minuman beralkohol dalam segi standar keamanan dan mutu adalah pihak badan pengawasan obat dan makanan. Selain itu pemerintah kota padang sudah mengeluarkan perda no 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Dalam peraturan ini pengawasan penjualan minuman beralkohol merupakan suatu kebutuhan sehingga peredarannya dapat dipantau oleh pihak pihak yang memang telah ditunjuk oleh pemerintah Kota Padang, sehingga dapat menekan dampak negatif dari minuman beralkohol ini. Dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan. 1) Bagaimana pengawasan terhadap standar mutu dan penjualan minuman beralkohol yang beredar di kota Padang? 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol di kota Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga disimpulkan apakah telah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan praktek yang dijalankan, untuk itu diambil langkah-langkah dengan melakukan wawancara, studi dokumen serta pengolahan dan analisis data. Dalam pengawasan BBPOM menguji dengan mengambil sample minuman beralkohol dan memastikan apakah sesuai antara kemasan dengan kadar alkohol yang sesungguhnya. Terhadap pelaku usaha Disperindagtamben melakukan pengawasan apakah pelaku usaha penjual tersebut sudah sesuai dengan ketetapan Perda nomor 8 tahun 2012 dengan perlunya izin SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C. Kendala-kendala yang dihadapi Adanya penyalahgunaan Izin yang diajukan tidak sesuai dengan praktek dilapangan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang