KEDUDUKAN PUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI ( KAN ) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PUSAKO TINGGI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG

Dalam masyarakat Minangkabau, sengketa tentang tanah adat bisa terjadi baik dalam satu kaum maupun di luar kaum. Adapun secara adat penyelesaian terhadap sengketa tanah adat (pusako tinggi) diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat baik sengketa pusako maupun sengketa sako. Akan tetapi, apabila para pihak yang berperkara tidak memperoleh kepuasan terhadap penyelesaian sengketa oleh KAN, maka para pihak yang bersengketa dapat melanjutkan proses penyelesaian di Pengadilan Negeri yang berada pada wilayah di daerah objek perkara. Rumusan masalah adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di kerapatan adat nagari, apa pertimbangan Hakim terhadap putusan kerapatan adat nagari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara harto pusako tinggi di Pengadilan Negeri Padang, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, sifat penelitian yaitu deskriptif, sumber data melalui lapangan, teknik pengumpulan data: studi dokumen dan wawancara dan pengolahan data diolah dengan editing dan di analisis secara kualitatif, penyelesaian Terhadap perkara tanah adat yang di selesaikan di Pengadilan Negeri, tidak serta merta menjadikan Putusan KAN sebagai dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang terdapat Putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan keputusan Kerapatan Adat Nagari dan ada juga Putusan yang mengabaikan putusan Kerapatan Adat Nagari. Perbedaan ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Keputusan, Kerapatan Adat, Nagari, Alat Bukti