PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI DISERTAI DENGAN PENETAPAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana. Diversi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan anak yang sudah terlanjur masuk kedalam ranah hukum. Pada dasarnya diversi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa pada tiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi wajib diupayakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Upaya diversi merupakan upaya pertama yang harus dilakukan oleh penyidik, penuntut, dan hakim dalam menangani permasalahan Anak. Permasalahan yang dilihat disini adalah bagaimana proses pelaksanaan diversi terhadap penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang, dan bagaimana penetapan hakim dalam memberikan diversi terhadap anak yang berthadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung dilapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil dari penelitian sebagai berikut proses pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Padang pada prakteknya diversi sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Padang, tetapi masih belum efektif, karena masih banyaknya anak yang masih mendapat hukuman pidana penjara. Pada prosesnya penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki metode yang sama. Hal yang paling penting dalam pelaksanaan proses diversi adalah para pihak yang berperkara harus hadir dalam musyawarah diversi yang dilakukan oleh tiap tingkat. Penetapan hakim dalam memberikan diversi baru dapat diterbitkan apabila kesepakatan diversi telah tercapai oleh kedua belah pihak berperkara. Kesepakatan diversi ditanda tangani oleh hakim, panitera, dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian dibuatkan laporan kepada Ketua Pengadilan dan setelah itu barulah dapat diterbitkan penetapan diversi dan hakim dapat menerbitkan penghentian pemeriksaan perkara