PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Kota Padang Panjang)

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Kota Padang Panjang) (Dessy Rezfi BP 1110111029 Fakultas Hukum Universitas Andalas 65 hlm 2016) ABSTRAK Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum terhadap kehalalan makanan untuk dikonsumsi karena mengkonsumsi produk halal adalah suatu kewajiban dan makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sertifikasi halal. Dalam hal ini peran Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) sangat besar pengaruhnya terhadap penerbitan sertifikat halal. Kriteria yang ditetapkan oleh LPPOM MUI tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan, serta proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan. Dalam penelitian metode yang dipakai berupa metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan ke LPPOM MUI Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang serta melakukan observasi ketempat pelaku usaha restoran dan rumah makan yang dijadikan subjek penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LPPOM MUI telah menentukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dan proses untuk mendapatkan sertifikat halal harus dilalui satu per satu oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian belum sepenuhnya pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sehingga masih merugikan kepentingan konsumen untuk mendapatkan makanan yang halal terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Disarankan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal restoran dan rumah makan agar konsumen muslim lebih merasa terlindungi kepentingannya dan kepada pemerintah terkait juga LPPOM MUI Sumatera Barat agar lebih memberikan perlindungan kepada konsumen muslim serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan pembelajaran atau pelatihan sehingga masyarakat mampu membedakan sendiri mana yang halal dan tidak halal untuk dikonsumsi