PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu ciri negara hukum modern, berperan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta aparatur pemerintahan itu sendiri karena Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kontrol yuridis terhadap perbuatan hukum publik badan atau pejabat administrasi negara. Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindak pemerintahan tidak menjadi kewenangan peradilan umum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peradilan khusus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, yakni; sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan dalam sengketa Tata Usaha Negara. Dalam penelitian ini, rumusan masalah sehubungan dengan peranan peradilan tata usaha negara padang dalam penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan adalah 1) Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan, 2) kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Izin Mendirikan Bangunan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan ialah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seseorang yang mencari keadilan, tidak hanya bagi penggugat melainkan juga bagi si tergugat, sesuai dengan peranan peradilan tata usaha negara sebagai sarana kontrol yuridis terhadap perbuatan hukum publik, badan atau pejabat administrasi negara. 2) kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Izin Mendirikan Bangunan ada salah satu yaitu pelaksanaan dimana adanya Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh penjabat yang tidak berwenang. Contoh:Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan camat tanpa ada pelimpahan wewenang dari walikota/bupati, pelimpahan wewenang ini biasanya diatur dalam Peraturan Daerah