PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT ASPEK HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI : KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH BASHAR AL ASSAD DI SURIAH)

Pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata sangat rentan terjadi, di mana terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan berupa negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas pelanggaran tersebut. Seperti konflik bersenjata di Suriah yang menelan banyak korban sejak tahun 2011, ditemukan identifikasi pelanggaran HAM oleh pasukan pemerintah Bashar Al Assad. Di sini, penulis membahas bagaimana pengaturan hukum humaniter internasional mengenai pelanggaran HAM, tinjauan yuridis dan konsekuensi atas dugaan pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata oleh pemerintah Suriah. Metoda penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder. Data utama yaitu Report of Independent International Commission of Inquiry on The Syrian Arab Republic disertai konvensi-konvensi terkait HAM dan Hukum Humaniter. Kesimpulan dari pembahasan permasalahan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Bashar Al Assad benar telah melakukan pelanggaran HAM yang tergolong kepada kejahatan perang (war crimes) berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma yang merujuk kepada Konvensi Jenewa 1949. Karena pelanggaran yang dilakukan pemerintah tersebut bersifat aktif dan pasif, maka konsekuensi yang seharusnya didapatkan oleh rezim ini tidak hanya dari segi hukum, melainkan juga dari segi politis. Maka dari itu, untuk menjawab keadilan, maka penulis merumuskan saran agar segera kasus ini diadili dalam ranah hukum pidana internasional yaitu diajukan ke peradilan yang tepat untuk diadili dan pemerintah Bashar Al Assad segara diganti dengan pemerintahan baru yang demokratis