Peranan lembaga perlindungan anak dalam rangka melindungi hak anak korban kekerasan seksual dipropinsi sumatera barat

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang mana merupakan suatu bentuk yang merendahkan martabat anak yang menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan terancamnya masa depan generasi bangsa dalam proses pembangunan. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak yakni keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebap itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual. kendala-kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak dalam melaksanakan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Sosiologis. Dalam metode tersebut peneliti mengambil data, serta melakukan wawancara dengan ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat. Dari hasil penelitian, di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dikata bahwa Lembaga Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam bentuk perlindungan pendampingan yuridis, pendampingan psikologi dan pendampingan medis. Pada prinsipnya seluruh anak diberikan perlindungan hukum dalam rangka pemenuhan hak anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal. Dalam pelaksanaannya Lembaga Perlindungan Anak belum melaksanakan perlindungan secara optimal dikarenakan kendala-kendala intern dan ektern yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak yaitunya kendala intern misalnya keterbatasan sarana dan prasarana dan kendala ekstern misalnya yaitu berasal dari masyarakat dan keluarga korban. Dalam kendala tersebut Lembaga Perlindungan Anak mengupayakan sebaik mungkin mengatasi kendala yang dialami Lembaga Perlindungan Anak memberikan pemahaman terhadap masyarakat, melakukan sosialisasi, merubahisu anak yang merupakan isu domestik menjadi isu publik