PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM PERIODE 2009-2014 TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012

Otonomi Daerah merupakan pemberian kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah: (Pertama) Bagaimana Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Agam terhadap pelaksanaan APBD tahun 2012, (Kedua) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pengawasan DPRD Kabupaten Agam terhadap pelaksanaan APBD tahun 2012. Metode penelitian penulis gunakan menjawab permasalahan atas penelitian hukum yuridis sosiologis, data yang digunakan data primer dan sekunder, sedangkan alat teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Data dikumpul dan dianalis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (Pertama) Pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Agam perode 2009-2014 sudah terlaksana dengan baik dan efisien maupun masih ada sedikit kendala yang menjadi hambatan kecil. (Kedua) DPRD Kabupaten Agam juga memiliki hambatan antara lain:lemahnya kemampuan teknik anggota DPRD dan sumber daya manusia namun masih dapat menjalankan secara efektif dan baik. Penulis menyarankan sebagai berikut, (Pertama) Meningkatkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Agam dengan menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat, (Kedua) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menghilangkan anggapan negatif dari masyarakat, (Ketiga) Mengadakan program-program latihan yang berkaitan dengan tugasnya