PENGAWASAN TERHADAP SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG

Inspektorat Kota Padang memiliki tugas mengawasi penyelenggraan pemerintah di lingkup kota Padang agar terselenggaranya pemeritahan yang efektif dan efisien, untuk itu di perlukan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Khususnya di Sekretariat DPRD Kota Padang. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik di tinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencpaian visi dan misi serta Program-program pemerintah. Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagai pengawasa internal dan fungsional dapat proaktif dan responsif dalam pencegahaan Praktik-praktik kotor dan praktik KKN di lingkup pemerintahan daerah agar tidak berkembang subur dan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah serta taat pada peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dilihat disini adalah meskipun telah terdapat badan/lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggraan pemerintahan dalam hal ini Pengelolaan Keuangan, tetapi masih terdapat pengelolaan keuangan daerah yang sering ditemukan berupa penyalahgunaan, pemborosan, dan penggunan yang tidak sasaran. Contonya dengan adanya temuan pemborosan keuangan yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kota Padang pada pelaksanaan HUT Kota Padang ke-346. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian sebagai berikut bahwa pelaksaan kewenangan inspektorat kota Padang terhadap pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Padang belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan yaitu melakukan pemeriksaan anggaran yang sedang berjalan dengan jumlah pemeriksaan minimal sekali per tahun. Faktor yang mempengaruhi pengawasan Inspektorat kota Padang yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung yaitu sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadaikemudian di dukung dengan komitmen yang tinggi oleh pemimpin dan pegawai Inspektorat kota Padang yang konsisten dalam melaksanakan tugas, tangguang jawab dalam pengawasan khususnya pengawasan terhadap anggran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yakni masih terbatasnya jumlam auditor, ketepatan waktu dan faktor objek pemeriksaan kurang bisa bersikap koorperatif