Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada DPPKA Kab Lima Puluh Kota

Dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daera h yangberasal dari pajak daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kab upaten/Kota terdiri dari sebelasjenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PajakPenerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, danBea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Setelah melakukan berbagai persiapan, pemerintah daerah Kabupaten Lima PuluhKota telah merasa mampu, sanggup dan adanya dukungan oleh pihak - pihak terkait peralihanPajak Bumi dan Bangunan tersebut dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Pajak Bumi danBangunan saat masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak yaituKantor Pelayanan Pajak Pratama. Setelah adanya peralihan, nantinya PBB akan ditanganioleh pemda yang pengelo laan PBB hanya akan ditangani oleh 1 (satu) instansi yaitu DinasPengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.Hal ini tentunya menarik untuk diikuti karena luas wilayah Kabupaten Lima PuluhKota yang sangat luas yaitu 42.229,64 Km2 yang terdiri dari 13 Kecamatan akan ditanganioleh satu dinas saja. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusunlaporan magang dengan judul " Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada DPPKA Kabupaten Lima Puluh Kota"