PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak peninggalan warisan budaya bawah air. Namun saat ini warisan budaya bawah air yang dimiliki Indonesia sedang dalam kondisi terancam. Ancaman tersebut datang dari dalam maupun luar negeri. Ancaman yang datang dari luar negeri berupa pengambilan BMKT secara ilegal dan ancaman dalam negeri berupa ketidakmampuan Indonesia dalam melestarikan warisan budaya bawah air yang memiliki arti penting bagi sejarah umat manusia. Indonesia banyak kehilangan warisan budaya bawah airnya akibat tindakan illegal, yang disebabkan oleh kurangnya perlindungan dan pengawasan dari pemerintah karena kurangnya dana dan minimnnya alat-alat untuk pengangkatan benda-benda berharga dibawah air, juga lemahnya peraturan nasional di Indonesia. Kelemahan tersebut berupa tidak adanya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan warisan budaya bawah air serta adanya tumpang tindih kewenangan antara instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintah. Semakin maraknya pengangkatan benda-benda bawah air, di perairan Indonesia menyebabkan hilangnya fungsi multiguna dari benda-benda tersebut, sehingga diperlukan pengaturan pemanfaatan perlindungan dan pelestarian secara internasional dan nasional. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini. Secara Internasional menurut UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea ( UNCLOS 1982 ) dan UNESCO (Convention on the the Prodection of the Underwater Cultural Heritage 2001). Secara Nasional menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No 12 Tahun 2009, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep. 56/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan BMKT. Dengan adanya peraturan Internasional dan Nasional terdapat perbedaan masalah perlindungannya, maka penulis menemukan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT) dan menemukan perbandingan bentuk perlindungan antara UNESCO 2001 (dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bentuk perlindungan menurut Hukum Internasional adalah perlindungan ditempat yang disebut dengan in situ preservation sedangkan perlindungan secara hukum nasional diizinkannya melakukan pengangkatan dengan dibentuknya Panitia Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (PANNAS BMKT). Penulis menyarankan agar tidak terjadinya pengangkatan yang mengakibatkan rusaknya BMKT maka sebaiknya negara Indonesia meratifikasi UNESCO tahun 2001 dan membuat aturan khusus mengenai benda cagar budaya bawah air. Kata Kunci : Upaya Perlindungan, Benda Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)