PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah adalah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka Retribusi Pelayanan Pasar yang termasuk kedalam golongan Retribusi Pelayanan Umum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah untuk itu guna menjalankan kewenangannya Pemerintah Daerah harus mengelola pasar sebaik mungkin. Kajian ditekankan pada objek dan pelaksanaan dari retribusi pelayanan pasar serta kendala apa yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek pemungutan retribusi pelayanan pasar pada umumnya sesuai dengan yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan hanya saja pada pasar A nagari Kampung pinang terdapat satu pemungutan yang tidak sesuai yaitu adanya pemungutan terhadap para pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan pada fasilitas umum yaitu trotoar (pinggir jalan). Mengenai pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan berdasarkan kebijakan dari masing-masing pengelola pasar. Kendala dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah berupa kendala non yuridis yang dihadapi oleh pemerintah dimana pengelola pasar belum membentuk susunan organisasi yang sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar serta pengelola pasar belum memberikan laporan sebagaimana yang diatur dalam perda. Kendala yang dihadapi oleh pengelola pasar adalah kurangnya kesadaran dari pedagang untuk melakukan pembayaran retribusi sedangkan kendala yang dihadapi pedagang adalah pemungutan yang dilakukan beo pasar tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam ketentuan anggaran pemungutan retribusi pasar yang bersangkutan