PEMUNGUTAN ZAKAT YANG DIPOTONG DARI GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PADANG

Pemungutan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang telah menjadi permasalahan yang penting karena beragamnya golongan, pangkat dan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan perbedaan keyakinan perlu ditinjau ulang agar pemungutan zakat menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan syariat islam serta ketentuan Perundang-undangan yang ada, permasalahan juga timbul karena tidak adanya laporan hasil audit yang dilakukan oleh auditor BAZNAS Kota Padang kepada DPRD Kota Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1.Bagaimana pelaksanaan pemungutan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk zakat pada Pemerintahan Daerah Kota Padang? 2. Apa hambatan dari pelaksanaan pemungutan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk zakat pada Pemerintahan Daerah Kota Padang? Penulisan skripsi ini bersifat Deskriptif dimana penulis mengumpulkan kendala yang sedang terjadi pada PNS Kota Padang, kemudian mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk mencegah masalah yang akan terjadi, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara serta studi dokumen yang terkait dengan pemungutan gaji untuk zakat. Hasil penelitian yang penulis lalukan didapat beberapa masalah dari Pemerintah yaitu kurang jelasnya Peraturan Daerah mengenai pemungutan zakat bagi PNS Kota Padang, tidak ada kewenangan secara tertulis yang diberikan Pemerintah kepada bendahara gaji untuk memungut zakat PNS secara otomatis, serta gaji PNS yang terkadang dihitung belum sampai senisab. Agar pemungutan gaji PNS untuk zakat ini berjalan baik maka Pemerintah Kota Padang harus memperbaiki PERDA dengan menjelaskan jabatan dan golongan PNS mana saja yang dapat dipungut gajinya unuk zakat serta kadar zakat yang dikeluarkan oleh PNS setiap bulannya serta memberikan kewenangan yuridis kepada Bendahara pada setiap SKPD memungut gaji PNS untk zakat sebanyak 2,5% setiap bulan