PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dilakukan perubahan mendasar terhadap Pemerintahan Daerah antara lain yaitu memisahkan secara tegas lembaga eksekutif dengan legislatif yaitu pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Solok Periode 2004-2009 dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari dan apakah faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Solok Periode 2004- 2009 dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris (Socio legal research), yaitu melihat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah, kemudian dihubungkan dengan tindakan DPRD dalam pembentukan Perda di Kabupaten Solok. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan secara deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Solok dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. Penelitian dilakukan di Kabupaten Solok, yaitu DPRD Kabupaten Solok, Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dan tempat kediaman responden. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh kesimpulan DPRD Kabupaten Solok Periode 2004-2009 telah melaksanakan fungsi legilasinya dalam melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari yang disampaikan oleh Bupati Solok sehingga melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. Namun pelaksanaan fungsi legislasi tersebut terasa masih kurang optimal karena sebagian besar tidak sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahan yang dilakukan bersifat redaksional dan masih terdapat beberapa pasal yang seharusnya syarat dan tatacaranya diatur dengan Peraturan Daerah didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Bupati sehingga Peraturan Bupati yang ditetapkan menutup kran untuk dilaksanakannya pemekaran Nagari dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Solok dalam pembuatan Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari adalah faktor internal meliputi Peraturan Tata Tertib DPRD, sarana dn prasarana yang disediakan dan kualitas anggota DPRD dan faktor eksternal meliputi iklim politik yang berlaku, mekanisme sistim pemilu, hak recall partai dan kesamaan kedudukan eksekutif dan DPRD