PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH POTONG HEWAN LUBUK BUAYA DI KOTA PADANG

Dinas Perternakan Kota Padang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menjadi penyelenggara perlindungan konsumen baik dari segi kualitas produk yang dihasilkan maupun dalam unit pengelolaan limbah sisa rumah potong hewan. Pengelolaan limbah rumah potong hewan, merupakan suatu unit yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik, oleh karena salah satu sumber utama pencemaran adalah limbah rumah potong hewan. Oleh karenanya menjadi tugas Dinas Perternakan yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap RPH yang terdapat di Kota Padang baik RPH yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang maupun RPH yang dikelola oleh swasta. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba mengkaji beberapa rumusan masalah,yaitu:1) Bagaimana pengelolaan limbah rumah potong hewan di Kota Padang. 2) Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah rumah potong hewan di Kota Padang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum, yang berkenaan pokok masalah dikaitkan dengan praktek dilapangan, dan penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung ddari lapangan dengan cara wawancara, serta data skunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh: 1) berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan limbah rumah potong hewan, yakni rumah potong hewan secara keseluruhan aturan dan tata cara pengelolaan unit penanganan limbah rumah potong hewan tersebut dilandasai pada Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumaninsia Dan Unit penanganan Daging(meat cutting plant) dan juga di atur dalam dokumen UKL-UPL yang di keluarkan oleh Bapedalda Kota Padang. 2) kendala yang dihadapi dinas perternakan dalam melaksanakan pengelolaan limbah rumah potong hewan di Kota Padang yakni tak ada satupun RPH di Kota Padang yang dianggap layak baik dalam sistem unit penanganan limbah maupun dari sistem pelaksanaan untit secara teknis dan higiene maupun sanitasi, masalah fasilitas, kurangnya pasokan air bersih guna pembersihan karkas, hingga tempat penampungan kotoran maupun sisa pangan pun sudah penuh dan menimbulkan tumpukan yang berimbas pada bau yang tak sedap di area sekitar RPH lubuk buaya tersebut