Mekanisme Pengelolaan dan Manfaat Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Kota Padang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan utuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah membutuhkan biaya pembangunan yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan biaya pembangunan secara nasional. Keberhasilan pembangunan daerah di tentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dan tersedianya dana ya ng memadai, baik dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Daerah Provinsi yang dilihat dari pendapatan daerah. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah sendiri adalah peningkatan pe merintah daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan tujuan yang di capai Pemerintah Daerah sebagai salah satu rumah tangga yang diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri tentu membutuhkan pembiayaan yang cukup. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber penerimaan yang berkesinambungan yang dapat diharapkan masuk ke kas daerah untuk melaksanakan aktifitas pemerintahan. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemeri ntahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah dipacu unuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pem biayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatifsumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, undang - undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dik embangkan sesuai dengan kondisi masing - masing daerah. Oleh karena itu, kedua sumber tersebut selalu di gali dan di tingkatkan pendapatannya tanpa mengabaikan sumber - sumberpenerimaan lainnya. Sedangkan berdasarkan Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan d aerah bersumber dari tiga kelompok sebagai mana dibawah ini. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan, meliputi: a. Pajak Daerah. b. Retribusi Daerah , termausk dari hasil pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah. c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga. d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus 3. Lain - lain pendapatan daerah yang sah. Menurut peraturan daerah kota Padang no.8 tahun 2002 menjelaskan bahwa retribusi pasar adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan atau pemberian izin tertentu oleh Kepala Dearah terhadap pengelolaan pasar. Diantara bagian pendapatan daerah diatas, bila ditinjau dari sudut kebijakan dalam penggunaan dana, Pendapatan Asli Dearah merupakan bagian pendapatan yang paling memberikan otonomi kepada daerah dibanding dengan s umber - sumber pendapatan lainnya. Kondisi - kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah, belum lagi ditambah pelayanan yang belum optimal dari para pemungut retribusi. Karena pentingnya pemungutan retribusi maka perlu pengelolaan yang baik, maka penulis menuangkannya kedalam bentuk laporan kerja praktek/laporan magang dengan judul “MEKANISME PENGELOLAAN DAN MANFAAT RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PASAR KOTA PADANG