STUDI KASUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMBAYARAN UPAH PADA PT. ANDALAS MERAPI TIMBER

Manusia dalam hidunya selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu terntentu setelah ia bekerja. Dalam pemenuhan kebutuhan, seseorang yang bekerja atau menggeluti suatu pekerjaan harus mendapatkan upah (pemenuhan hak dan kewajiban) dari pekerjaan yang telah ia lakukan. Pemerintah memberikan perhatian yang penuh pada upah. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditentukan. PT. Andalas Merapi Timber mengalami masalah pembayaran upah pada karyawannya. Hal ini disebabkan karena adanya pertentangan antara direksi lama dan direksi baru. Perkara ini sudah sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dari hal yang dipaparkan diatas timbul rumusan masalah mengenai posisi kasus PT. Andalas Merapi Timber dan penyelesaian kasus hingga saat ini. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka tujuan penelitian adalah mengetahui posisi kasus dan penyelesaian kasus tersebut. Manfaat yang ingin dipakai secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan secara praktis sebagai bahan informasi dan menambah wawasan cakrawala berpikir bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tipe penelitian yang digunakan yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan statute approach, case approach, bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dengan studi dokumen, studi literatur, dan bahan non hukum. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi ditempuh dengan proses di pengadilan dan non litigasi ditempuh dengan bipartit dan mediasi. Perkara tersebut juga sampai pada tingkat kasasi. Hasil persidangan di pengadilan pihak perusahaan harus membayar upah karyawan sesuai dengan yang ditangguhkan. Terjadinya protes oleh pekerja/buruh hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dikarenakan hak yang mereka tuntut adalah demi kelayakan hidup dan kesejateraan sesuai dengan amanah Undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Kata kunci : perselisihan, upah, pengadila