PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA PADANG

ABSTRAK Dalam menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai daerah yang diaturoleh Undang-Undang. Dimana pemerintah kabupaten dan kota mengurus sendiri urusan rumah tangga kabupaten dan kota masing-masing, termasuk dalam menyelenggarakan pajak parkir di Kota Padang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak parkir, namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pajak parkir di Kota Padang masih kurang maksimal. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak parkir di Kota padang, apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir di Kota Padang dan bagamaina kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemungutan pajak parkir di Kota Padang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masih banyak terdapat kendala yang ditemui dilapangan terkait pelaksaan pajak parkir di Kota Padang