PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam rangka pelaksanaan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah, maka disusunlah organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Staf Ahli sebagai bagian dari tata kerja perangkat daerah adalah jabatan yang sangat strategis, karena merupakan konsultan Kepala Daerah dibidang tertentu pada pemerintahan daerah. Maka dari itu disusunlah tugas pokok dan fungsi Staf Ahli yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala daerah dalam hal mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat sendiri tidak sedikit mengalami kesulitan atau kendala dalam menjalankannya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/4675/SJ tentang Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kepala Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Namun masih terdapat kendala-kendala dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat seperti dalam hal penempatan staf dari Staf Ahli yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Staf Ahli, kurangnya sarana prasarana, selain itu tidak adanya subbag khusus untuk mengelola anggaran Staf Ahli sehingga menyulitkan kinerja Staf Ahli sendiri. Diharapkan perlu adanya kebijakan baru yang diambil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti dengan dilakukannya pendidikan dan pelatihan tenaga terampil secara berkelanjutan dan adanya evaluasi kinerja terkait tugas pokok dan fungsi Staf Ahli tersebut