Pengisian Jabatan Sekretaris Nagari di Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

ABSTRAK Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari di Wilayah provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu sekretaris nagari dan perangkat lainnya. Di Kampung Baru Korong Nan Ampek pengisian Jabatan Sekretaris Nagari terakhir kali dilakukan pada tahun 2012, Dalam Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan nagari masih pengisian jabatan sekretaris yang harusnya diisi dari PNS pada nagari tersebut tidak diisi dari PNS, melainkan ditunjuk oleh wali nagari. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pengisian jabatan sekretaris nagari di Kampung Korong Nan Ampek 2. Apa yang menjadi kendala terhadap pengisian Jabatan Sekretaris Nagari. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Dan teknik dalam mendapatkan data tersebut, penulis melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen. Dari data yang penulis temukan, Pengisian jabatan sekretaris nagari di Kampung Baru Korong Nan Ampek tidak sesuai dengan Ketentuan Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yaitu yang seharusnya diisi dari PNS namun tidak diisi dari PNS, hal tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu karena Aturan yang seringkali berganti ganti dalam waktu yang singkat, mengakibatkan pemerintahan daerah tidak dapat dengan cepat mengganti aturan daerah, sehingga daerah masih memberlakukan aturan yang lama dan berdampak memberikan keraguan ditengah masyarakat. Kemudian pengisian jabatan sekretaris nagari yang diisi dari PNS penempatannya ditentukan oleh SK Bupati ditakutkan bukan merupakan putra setempat dan tidak mengetahui masalah mengenai nagari setempat. Penulis memberikan saran pengisian jabatan sekretaris nagari sebaiknya diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidang administrasi dan perkantoran, kemudian diharapkan Aturan perundang-undangan tidak berganti dengan waktu yang singkat, sehingga apabila aturan perundang-undangan tidak berganti dengan cepat, pemerintah daerah dapat memiliki waktu untuk membuat aturan daerah yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku