Tinjauan Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Kasus Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar (Studi Kasus Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2014)

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tujuan menciptakan suatu kondisi pasar yang berasaskan pada demokrasi ekonomi. KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, menemukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Monopoli dapat berupa: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2014 dikeluarkan oleh KPPU terhadap kasus perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh Bank BRI dengan Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah jenis perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh Bank BRI dengan Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa dalam Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2014. 2. Bagaimanakah pertimbangan KPPU terhadap Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2014 tentang perjanjian tertutup dan penguasan pasar yang dilakukan oleh Bank BRI dengan Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan pihak KPPU Jakarta. Studi dokumen Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2014 dan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank BRI bersama-sama Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa terbukti telah melakukan perjanjian tertutup berupa pembelian berikat (tying aggrement) dan penguasaan pasar berupa menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan. Dalam menjatuhkan putusan, majelis komisi melakukan beberapa pertimbangan yaitu mengenai pemenuhan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999