PELAKSANAAN PENYIDIKAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA OLEH PENYIDIK PENGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN ( PPNS BPOM ) DI KOTA PADANG

Perkembangan perekonomian dan gaya hidup yang semakin pesat, serta kemajuan teknologi dan pengatahuan telah menimbulkan perubahan yang sangat cepat pada produk-produk kosmetik, farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, sehingga banyaknya beredar industri-industri produk yang baru. Kosmetik merupakan kebutuhan sekunder dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan primer wanita pada umunya, kurangnya pengatahuan masyarakat dan kurangya sosialisi dari pemerintah sehingga banyak masyarakat tertipu dalam memilih kosmetik yang aman di pasaran. BPOM merupakan badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap produk- produk yang beredar termasuk kosmetik yang berbahaya melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan yang melawan hukum bidang kesehatan termasuk tindak pidana peredaran kosmetik. Kewenangan tersebut diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang sudah maksimal atau belum maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul pelaksanaan penyidik terhadap tindak pidana peredaran kosmetik berbahaya oleh pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan. Dalam penulisan skripsi ini,penulis meneliti permasalahan: a). Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan terhadap peredaran Kosmetik berbahaya oleh PPNS BPOM di Kota Padang ?, b) kendala-kendala apa yang dihadapi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran Kosmetik berbahaya di Kota Padang? c) bagaimana upaya untuk mengatasi peredaran osmetik berbahaya di kota padang? Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah yuridis sosiologis dengan melakukan serangkaian wawancara dengan penyidik PPNS BPOM yang melakukan penyidikan terhadap terhadap tindak pidana tersebut. Kendala yang dihadapi penyidik yaitu: jumlah personil yang terbatas, keterbatasan saksi dan anggaran baiaya, serta pusat peredaran yang tidak jelas