PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN LAYANG (FLY OVER) SIMPANG DELAPAN PADANG PANJANG SEBAGAI ASET PUBLIK

Agar pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan di lokasi yang ditentukan, beserta bentuk dan besar ganti kerugian. Pengadaan tanah demi kepentingan umum hakikatnya adalah pengadaan tanah yang diperuntukkan demi khalayak ramai yang berfungsi untuk umum, bermanfaat untuk umum dan tidak merugikan masyarakat umum, sejalan dengan pengertian kepentingan umum menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan pembangunan jalan layang yang memakan waktu selama empat tahun sampai sekarang belum terlaksana secara keseluruhan karena terkendala masalah pembebasan lahan, disebabkan beberapa kendala dilapangan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, dengan cara menelaah dari aspek peraturan perundang-undangan dan melihat bagaimana aplikasinya langsung di lapangan, yaitu dengan menggunakan data hasil studi lapangan dan kepustakaan. Penelitian bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang diteliti. Dalam tesis ini perumusan masalahnya adalah bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan layang Simpang Delapan Padang Panjang, bagaimana status pekerjaan fisik yang sejalan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan layang Simpang Delapan Padang Panjang, dan bagaimana status tanah PT. KAI Persero dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Studi menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Layang (fly-over) Simpang Delapan Padang Panjang dapat dikatakan kurang matang dari segi perencanaan, karena pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan dengan tidak menggunakan peta lokasi kebutuhan tanah secara keseluruhan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pengadaan tanah secara serentak terdapat pelanggaran secara administrasi dalam artian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu tidak bersifat efektif dan efisien, dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu berupa pembangunan jalan layang, jalan rel kereta api dapat digunakan setelah mendapatkan izin dari Departemen Perhubungan sebagai pihak regulator. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Layang, dan Aset Publik