PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EMAS UNTUK PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Usaha pertambangan termasuk salah satu kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup karena dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam berupa emas. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan emas dimana dalam kegiatan penambangannya berdampak pada lingkungan yang mesti dikendalikan agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemberian Izin Usaha Pertambangan Emas untuk Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Solok Selatan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berupa emas di Kabupaten Solok Selatan dan bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan melalui instrumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berupa emas dan di Kabupaten Solok Selatan. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) emas dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berupa emas di Kabupaten Solok Selatan dan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan melalui instrumen izin usaha pertambangan (IUP) emas di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen dan wawancara dengan melakukan analisis kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pertama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak ada menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berupa emas setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, karena Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) Emas di Kabupaten Solok Selatan yang merupakan dasar penerbitan IUP dan IPR tersebut. IUP emas yang diterbitkan oleh Bupati Solok Selatan hanya merupakan penyesuaian dari bentuk Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun dalam pelaksanaannya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas Operasi Produksi tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku karena tidak dilengkapi dengan izin lingkungan sebagai syarat untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan melalui instrument Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa emas belum terlaksana dengan baik, karena tidak semua perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berupa emas memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL dan/atau UKL-UPL yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan, sedangkan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan melalui instrument Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berupa emas tidak dapat dilaksanakan karena Kabupaten Solok Selatan tidak pernah menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berupa emas. Dalam hal ini diharapkan pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan penertiban terhadap izin-izin usaha pertambangan emas yang telah dikeluarkan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang tidak disertai dengan dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL, segera menetapkan Wilayah Pertambangan di Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan hendaknya juga melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam mengatasi dan menindak tegas maraknya penambangan illegal yang dilakukan oleh masyarakat, serta pemerintah Kabupaten Solok Selatan hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan akibat aktifitas penambangan di Kabupaten Solok Selatan. Kata Kunci : Izin Usaha Pertambangan, Pengendalian Pencemaran Lingkunga